Kolaborasi BPS sebagai Upaya Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi Tematik

Tingginya kebutuhan akan data statistik membuat BPS terus bertransformasi menghadapi tantangan ke depan. “Transformasi diarahkan pada dua aspek, yaitu aspek di hulu, bagaimana BPS melakukan modernisasi bisnis proses dan penguatan manajemen di internal BPS. Di hilir, BPS berupaya bagaimana mendukung Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang disampaikan KemenpanRB,” ujar Kepala BPS, Margo Yuwono saat membuka Launching RB BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang digelar hari ini di Jakarta (30/1).

BPS menghadirkan Platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), menjawab arahan Presiden RI, Joko Widodo tentang urgensi adanya platform untuk memonitor by name by address agar sasaran kebijakan jelas dan tepat. “Platform digital data Regsosek ini tidak berdiri sendiri. Kami berkolaborasi dengan pembinaan statistik sektoral di tingkat K/L, tingkat desa (program Desa Cinta Statistik/Desa Cantik, red), dan perguruan tinggi (Pojok Statistik, red),” jelas Margo. Kehadiran platform digital data Regsosek mendukung tugas BPS dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

Sebagai wujud nyata kolaborasi pengembangan data statistik, dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemkab Sumedang, dan Pemkab Jembrana. BPS juga memberikan Award Desa Cantik Tahun 2022 dan Pojok Statistik Award.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dalam speech-nya menekankan bahwa sesuai dengan Perpres Arsitektur SPBE, bagaimana mewujudkan demokrasi yang berdampak. “Harapan kami ke BPS, bagaimana bagi-pakai data (interopabilitas data). Data BPS sebagai backbone. BPS dapat mempercepat akselerasi integrasi data,” terangnya.

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad juga menegaskan pentingnya data sebagai kekuatan inti dalam menyusun rencana pembangunan. “Ketika memiliki basis data statistik yang kuat, kami lebih mudah dalam mengevaluasi terhadap arah kebijakan program anggaran,” jelasnya.